Pandangan Para Ahli Mengenai Kebijakan Sosial

Pandangan Kebijakan Sosial dari James Midgley

Menurut Midgley, istilah kebijakan sosial meliputi dua aspek. Istilah kebijakan sosial merujuk kepada kebijakan-kebijakan dan program pemerintah yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat di sini meliputi aspek-aspek kesehatan, perumahan, pendidikan, dan jaminan pendapatan. Selain itu, istilah kebijakan sosial juga memiliki arti sebagai sebuah bidang ilmu yang berfokus pada pendeskripsian, paparan, dan evaluasi kebijakan-kebijakan dari program tersebut.

            Midgley menekankan bahwa pemerintahlah yang memiliki peran yang besar dalam membuat kebijakan, yaitu di antaranya adalah kebijakan sosial. Menurutnya, kebijakan sosial  merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang dikeluarkan pemerintah, seperti jaminan sosial, makanan bagi anak sekolah, pengawasan masa tahanan, maupun panti asuhan. Pemerintah melakukan berbagai intervensi terhadap transportasi, lingkungan, ekonomi, dan lain-lain. Terbentuknya kebijakan-kebijakan tersebut diperoleh dari proses legislasi yang dihasilkan dari para anggota DPR untuk memaksimalkan peran lembaga-lembaga pemerintah untuk mengimplementasikan ataupun mengubah pelayanan sosial. Di dalam proses legislasi tersebut, peranan sejumlah kelompok yang berkepentingan terlibat, seperti kelompok asosiasi profesional, serikat buruh, akademisi, dan organisasi non-profit.

Program-program yang dihasilkan pemerintah memang kadangkala tidak digolongkan sebagai kebijakan sosial. Sebagai contoh, jaminan sosial merupakan salah satu layanan yang memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat. Namun, layanan ini pun dapat berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara tidak langsung, seperti penciptaan lapangan kerja, menjaga tekanan inflasi, mendorong investasi, dan kegiatan ekonomi lainnya.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) merupakan salah satu contoh program pemerintah yang memberikan kontribusi sosial terhadap masyarakat, khususnya kepada siswa miskin. Tujuan dari program ini adalah untuk membantu siswa (baik SD, SMP, maupun SMA) agar dapat bersekolah dan memperoleh pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan salah satu aset penting bagi siswa sebagai generasi penerus bangsa, dalam menciptakan masa depan yang lebih baik. Bantuan ini dilakukan diberikan kepada 16,6 juta siswa di berbagai daerah, di mana siswa SD yang miskin memperoleh Rp. 450 juta per tahun, siswa SMP yang miskin memperoleh Rp. 750 juta per tahun, dan siswa SMA yang miskin memperoleh Rp. 1 juta per tahun. Selain uang tunai, pemerintah pun memberikan bantuan dalam bentuk buku, seragam, dan alat tulis.

            Inti dari kebijakan sosial menurut Midgley adalah kebijakan sosial merupakan salah satu kebijakan yang dirancang oleh pemerintah yang berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan sosial ini tidak dikaji penyusunan, konsekuensi, maupun sistem distribusinya, tetapi hanya sekedar pendeskripsian, penjelasan, dan evaluasi.

Pandangan Kebijakan Sosial dari Neil Thompson

Menurut Thompson, kebijakan sosial merujuk pada kebijakan yang merespon masalah sosial dan kepentingan sosial. Kebijakan sosial juga merupakan disiplin ilmu yang mengkaji kebijakan tersebut, yaitu mulai dari penyusunan kebijakan hingga dampak dan konsekuensi dari kebijakan yang ditetapkan. Berbeda dengan Midgley, Thompson mengungkapkan bahwa kebijakan sosial dapat dikeluarkan oleh siapapun. Kebijakam sosial tidak selalu dibuat oleh pemerintah. Selain pemerintah, pihak-pihak lain pun yang memiliki wewenang untuk membuat kebijakan sosial, seperti yayasan, perusahaan, organisasi, dan lembaga-lembaga lainnya, dapat merancang sebuah kebijakan sosial.

Cara pandang Midgley dan Thompson berbeda ketika melihat sebuah isu sosial. Sebagai contoh, jika Midgley melihat program Bantuan Langsung Tunai sebagai salah satu program di bidang kesejahteraan sosial, maka Thompson akan melihat latar belakang dari program tersebut terlebih dahulu sebelum menetapkan bahwa program tersebut merupakan program kesejahteraan sosial. Namun apabila program tersebut tidak merespon masalah sosial, maka program tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai program kesejahteraan sosial. Maksud dari merespon masalah di sini adalah program Bantuan Langsung Tunai dapat menyelesaikan masalah sosial, dan tidak hanya sekedar memberi jaminan berupa uang.

Kebijakan sosial dapat dilihat dari lima bidang utama, yaitu jaminan pendapatan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial personal. Jaminan pendapatan menjamin bahwa setiap pekerja memiliki pendapatan yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga negara merupakan tanggungjawab negara. Contoh dari program jaminan pendapatan adalah jaminan hari tua.

Bidang selanjutnya adalah perumahan. Kebutuhan akan tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Bentuk kebijakan dalam bidang perumahan ini antara lain adalah pengaturan harga rumah layak huni yang murah, pembangunan perumahan yang mengakomodir difabel, pengaturan pajak perumahan bagi masyarakat, dan dukungan finansil yang menyediakan akomodasi dan bantuan bagi tunawisma. Salah satu contoh dari program kesejahteraan sosial di bidang perumahan adalah Program 1000 Tower Rusunami (Rumah Susun Sederhana Milik).

Selain kedua bidang yang telah disebutkan, pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat, seperti sekolah, kampus, dan universitas, serta standarisasi sumber daya pengajarnya. Salah satu program kesejahteraan sosial di bidang pendidikan adalah program Bantuan Siswa Miskin (BSM).

Di bidang kesehatan, layanan kesehatan yang komprehensif bagi masyarakat harus menjadi perhatian pemerintah. Adapun contoh program kesejahteraan sosial bidang kesehatan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Pertamina Persero, yaitu Program Pertamina Sehati. Angka kematian ibu dan anak masih tinggi di Indonesia, terutama di Kabupaten Bandung. Ini merupakan masalah yang besar bagi Indonesia, karena ibu dan anak adalah penentu kualitas generasi penerus bangsa Indonesia. Masalah ini merupakan latar belakang dibentuknya program Pertamina Sehati ini. Program ini bertujuan untuk mencetak anak bangsa yang sehat dengan outcome: mencetak 1000 kader kesehatan, berkontribusi pada penurunan angka kematian ibu dan anak, pemberdayaan masyarakat, penguatan sistem organisasi kemasyarakatan, dan meningkatkan partisipasi aktif multi stakeholders. Pelaksanaan dilakukan dengan beberapa sasaran dan kegiatan, di antaranya adalah penguatan akses pelayanan kesehatan (staf puskesmas, bidan desa, dukun bayi/Peraji dan kader posyandu), peningkatan sarana dan prasarana posyandu, peningkatan kapasitas provider kesehatan, keluarga dan masyarakat, perilaku hidup bersih dan sehat pemberian informasi kesehatan, mendorong setiap keluarga memiliki pohon buah-buahan untuk kecukupan gizi dan peningkatan pendapatan keluarga serta monitoring dan supervise untuk mencapai keberhasilan program.

Di bidang layanan sosial personal, terdapat child care, community care, dan criminal justice. Salah satu contoh dari child care adalah Sekolah Luar Biasa (SLB) dan contoh dari community care adalah yayasan, panti asuhan, KPK, dan lain sebagainya. Sementara itu, contoh dari criminal justice adalah kantor pengadilan, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Bantuan Lindungan Hukum (BLH). Tujuan dari lembaga-lembaga tersebut adalah untuk konsultasi hukum atau pengaduan terkait dengan masalah hukum. 

Pandangan Kebijakan Sosial dari Adam Jamrozik

Menurut Jamrozik, kebijakan sosial identik dengan kesejahteraan negara. Tujuan utama dari kebijakan sosial memang adalah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial di dalam masyarakat. Namun, hal ini telah bergeser, dikarenakan adanya kekuatan pasar bebas. Pemerintah tidak dapat memainkan perannya sendirian dalam hal ini, sehingga perlu melibatkan swasta. 

Berbeda dengan Midgley yang menekankan kebijakan sosial pada deskriptif, eksplanasi, dan evaluasi kebijakan, juga berbeda dengan Thompson yang menekankan kebijakan sosial pada penyusunan dan konsekuensi atau dampak dari kebijakan. Jamrozik menekankan kebijakan sosial pada sistem pendistribusiannya. Pendistribusian layanan menjadi penting dalam menciptakan kesejahteraan sosial. kebijakan sosial yang dibuat haruslah mempertimbangkan sistem pendistribusiannya. Selama ini, orang-orang yang mendapatkan layanan adalah mereka yang berstatus “miskin”, sementara orang-orang yang tidak berstatus “miskin” tidak mendapat layanan yang lebih banyak dan memadai seperti mereka yang “miskin”. Padahal, mereka yang berstatus “tidak miskin”, seperti para pegawai, Pegawai Negeri Sipil, mahasiswa, dan lain sebagainya lah yang membayar pajak negara. Di sini, Thompson mengungkapkan bahwa seharusnya orang-orang yang membayar pajak juga harus memperoleh layanan yang memadai. Mereka juga memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan, kesehatan, dana pensiunan, dan lain-lain. Thompson menekankan bahwa pengalokasian sumber seharusnya berprinsip pada keadilan dan kebutuhan manusia.

Contoh dari pelayanan yang juga dibutuhkan oleh para “pembayar pajak negara” adalah jaminan hari tua dan dana pensiun bagi orang tunggal. Selain itu, juga dibutuhkan berbagai pelayanan kesehatan, seperti sarana dan prasarana rumah sakit, puskesmas, ataupun posyandu yang memadai, penyuluhan gizi, dan lain sebagainya, karena tidak hanya orang-orang yang berstatus “miskin” yang mengalami masalah kesehatan, orang-orang yang membayar pajak pun dapat mengalami masalah kesehatan.